DISINTREGASI BANGSA INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN

 

Pengertian Disintegrasi Bangsa

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan disintegrasi sebagai keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan.

 

Lebih lanjut lagi, Soerjono Soekanto menjelaskan disintegrasi bangsa sebagai proses pudarnya norma dan nilai di dalam masyarakat akibat adanya perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Pada akhirnya, muncul nilai dan norma subjektivitas kelompok yang dilandasi oleh perasaan senasib dan seperjuangan untuk menetapkan kelompok lain sebagai mus

1. Sebab internal

Yang pertama adalah penyebab internal, hal ini berhubungan dengan kualitas pribadi rakyat di suatu negara. Umumnya, penyebab internal muncul karena adanya pemahaman serta interpretasi nilai budaya yang tidak tepat. Akibatnya muncul perilaku intoleran, meninggikan suku bangsa masing-masing, hingga penggunaan bahasa yang tidak sopan.

2. Sebab kultural

Kedua adalah penyebab kultural yang berkaitan dengan pandangan mengenai nilai, mental, serta perilaku masyarakat. Pandangan ini dapat muncul dari sistem nilai budaya yang menghargai tanpa adanya keharmonisan dan kesenangan duniawi.

3. Sebab struktural

Penyebab struktural ada karena kekuasaan memberikan ruang untuk lahirnya disintegrasi bangsa. Misalnya kekacauan ekonomi, pelanggaran HAM yang terus bertambah, rendahnya legitimasi pemerintahan hingga ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap daerah.

4. Perbedaan ideologi

Setiap negara tentu mempunyai ideologi masing-masing yang harus diyakini oleh setiap warga negaranya. Jika tidak, akan muncul berbagai ideologi yang dapat melahirkan paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara tersebut.

5. Ketimpangan demografi

Kesenjangan yang timpang dalam demografis juga bisa menjadi menyebabkan disintegrasi bangsa. Alasannya karena kebutuhan masyarakat menjadi tidak seimbang, sehingga rakyat akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hal Ini dapat memunculkan rasa cemburu yang berujung pada perpecahan.

6. klim politik yang tidak sehat

Hal ini merupakan salah satu pemicu yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan karena ada banyak oknum yang mempermainkan politik untuk kepentingannya sendiri. Alhasil, banyak terjadi demonstrasi dan perpecahan di tengah masyarakat ketika membahas masalah politik.

7. Tingkat toleransi yang menurun di masyarakat

Menghormati segala bentuk perbedaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak seharusnya membedakan sikap kepada orang lain hanya karena perbedaan agama, adat, ras, suku, kondisi fisik, ekonomi, tingkatan pendidikan maupun hal lainnya.

8. Terhambatnya kemajuan ekonomi

Aspek ini bisa menyebabkan kesenjangan finansial antara si kaya dan si miskin. Di samping itu, terhambatnya kemajuan ekonomi juga dapat membuat jumlah pengangguran meningkat. Hal-hal seperti ini pada akhirnya akan menimbulkan kriminalitas dan perpecahan di masyarakat.

Cara Mencegah Disintegrasi Bangsa:

1. Mengajarkan patriotisme

Pemerintah harus mengajarkan jiwa patriotisme (cinta tanah air) kepada masyarakat demi mencegah munculnya perpecahan di tengah masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga akan menyadari bahwa kepentingan negara jauh lebih penting dibanding kepentingan kelompok maupun pribadi.

2. Menghilangkan primordialisme

Primordialisme adalah sebuah sikap atau pandangan yang memegang kuat hal-hal yang dibawa sejak kecil. Misalnya seperti kepercayaan, adat-istiadat, tradisi dan sebagainya. Primordialisme yang sempit seperti ini dapat mempengaruhi stabilitas bernegara. Maka dari itu, kita harus meninggalkannya secepat mungkin.

 

Di sisi lain, pemegang kekuasaan harus menghindari tindakan yang bisa menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena, hal itu bisa memicu munculnya ketidakpercayaan masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan perlawanan dan mengakibatkan disintegrasi bangsa.

 

3. Selektif dalam memilah informasi

Saat ini ada banyak pihak yang berusaha memecah belah bangsa dengan cara menyebarkan isu-isu sensitif, terutama yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

 

Kondisi ini terjadi karena setiap orang bisa dengan mudah menyebarkan isu-isu negatif melalui media sosial. Maka dari itu, kita harus lebih selektif dan berpikir cerdas dalam memilih dan membaca informasi yang beredar di internet.

 

Terutama berita yang sedang viral, karena tidak semua berita itu terbukti benar. Kita harus selalu mengecek kebenaran berita-berita viral yang kita temukan dan jangan sampai mudah termakan oleh berbagai isu di internet.

 

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Pemerintah harus terus berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena hal ini menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Jika tidak, masyarakat yang kehilangan kepercayaan akan menilai lembaga negara sudah tidak memiliki netralitas dan kredibilitas.

 

Pemerintah harus menunjukkan dengan bukti nyata bahwa mereka hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya.

 

5. Melawan Berbagai Gerakan Separatis

Selain membangun kepercayaan masyarakat, pemerintah pun harus melawan berbagai tindakan dari gerakan separatis yang bisa muncul dan mengganggu stabilitas negara.

 

Gerakan separatis seringkali muncul akibat perpecahan di masyarakat. Perpecahan ini timbul karena adanya rasa ketidakadilan dan tidak puas terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

 

Tak hanya itu, pemerintah pun harus mengedukasi masyarakat tentang gerakan separatis menggunakan bukti yang jelas dan kuat.

 

Di sisi lain, sebagai masyarakat, kita juga harus mengimbangi usaha pemerintah dengan cara membentengi diri dari informasi menyesatkan.

 

Perlu digaris bawahi, gerakan separatis masih ada sampai saat ini. Buktinya bisa dilihat pada serangan-serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

 

Serangan-serangan tersebut mengakibatkan terganggunya keamanan negara dan memakan banyak korban jiwa

 

Contoh Disintegrasi Bangsa yang Pernah Terjadi di Indonesia

1.      Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun terhadap pemerintahan Soekarno terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Penyebab utamanya adalah munculnya perbedaan ideologi antara Pancasila dan Komunis.

 

Berawal dari Amir Syarifuddin yang merasa sakit hati karena diberhentikan dari posisinya sebagai menteri. Amir kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR).

 

Dia menggabungkan tiga partai besar komunis, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dengan tujuan untuk menjatuhkan kabinet Mohammad Hatta.

 

Ini dilakukan agar paham komunis dapat disebarluaskan secara maksimal hingga ke seluruh penjuru Indonesia.

2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Yang kedua adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang terjadi pada tahun 1950. Pada tanggal 25 April 1950, Dr. Christian Robert Soumokil mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS). Dia melakukan ini sebagai bentuk penolakan atas berdirinya NKRI.

 

Saat itu, Soumokil merasa tidak setuju jika daerah-daerah di Negara Indonesia Timur (NIT) digabungkan ke dalam wilayah NKRI. Karena itulah, dia mencoba melepaskan Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat.

 

Pemerintah merasa kehadiran RMS dapat menjadi ancaman serius untuk keutuhan Republik Indonesia Serikat, maka dari itu dikirimlah Dr. J. Leimena dengan misi perdamaian. Sayangnya, langkah ini ditolak oleh Soumokil.

 

Pemerintah lantas memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer dan akhirnya kota Ambon bisa dikuasai pada bulan November 1950. Yup, pemerintah berhasil menghentikan pemberontakan RMS. 13 tahun kemudian, tepatnya pada 12 Desember 1963, Soumokil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa.

 

3. Pemberontakan Andi Aziz

Pemberontakan Andi Azis dimulai dengan berakhirnya Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Dalam konferensi itu, Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL)–angkatan perang Belanda dibubarkan dan Negara Indonesia Timur ditetapkan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

 

Andi Azis menentang keputusan ini karena tidak setuju jika NIT harus menjadi bagian dari RIS. Sejak awal dia memang ingin agar Indonesia menjadi sebuah negara federasi.

 

Selain itu, dia juga tidak setuju jika KNIL harus bergabung dengan TNI dan berada di bawah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Pada tanggal 5 April 1950, Andi Azis dan pasukannya lalu menyerbu markas APRIS yang ada di Makassar dan berhasil menduduki markas ini.

 

Dua hari kemudian, 7 April 1950, pemerintah RIS mengirimkan 12.000 pasukan ekspedisi yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Kawilarang. Karena hal ini, kondisi di Makassar menjadi kacau balau sehingga pada tanggal 8 April 1950, Pemerintah RIS memberikan ultimatum kepada Andi Azis untuk melapor ke Jakarta.

 

Andi Azis menolak berangkat ke Jakarta dan dia kemudian dicap sebagai pemberontak oleh Soekarno. Soekawati yang menjadi Presiden NIT saat itu mengetahui hal ini, dia lalu meminta Andi Azis untuk menyerahkan diri.

 

Akhirnya pada tanggal 15 April 1950, Andi Azis berangkat ke Jakarta dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara.

 

4. Pemberontakan PRRI dan PERMESTA

PRRI adalah kependekan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sementara PERMESTA adalah kependekan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dua organisasi ini melakukan pemberontakan pada bulan Februari 1958 di wilayah Sumatera dan Sulawesi.

 

Mereka merasa saat itu ada ketimpangan pembangunan di antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah Sumatera dan Sulawesi merasa bahwa pembangunan hanya fokus dilakukan di pusat.

 

Jadi, pemberontakan PRRi dan Permesta ini adalah upaya untuk mendapatkan otonomi daerah yang lebih luas lagi. Pelopor utama pemberontakan ini berasal dari kalangan militer daerah.

Untuk mencegah pemberontakan semakin meluas, pemerintah pusat lalu mengadakan operasi militer yang dipimpin oleh Tentara Negara Indonesia untuk memberantas PRRi dan Permesta.

 

Pada bulan Agustus tahun 1958, pemerintah berhasil menghentikan pemberontakan ini. Tiga tahun kemudian, Presiden Soekarno memberikan penghapusan hukuman atau amnesti kepada mantan anggota PRRI dan Permesta.

 

 5.Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI / TII)

a. DI / TII Jawa Barat (Kartosuwirjo)

Pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo (S. M. Kartosuwirjo)

, pada masa pergerakan nasional Kartosuwirjomerupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia yang disegani. Selama masaJepang, Kartosuwirjo menjadi anggota Masyumi. Dalam kehidupannya,Kartosuwirjo mempunyai cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia.Untuk mewujudkan itu, Kartosuwirjo mendirikan sebuah pesantren diMalangbong, Garut, yaitu Pesantren Sufah. Pesantren Sufah selain menjaditempat menimba ilmu keagamaan juga dijadikan sebagai tempat latihankemiliteran

 Hizbullah dan sabillah

. Dengan pengaruhnya, Kartosuwirjo berhasil mengumpulkan banyak pengikut yang kemudian dijadikan sebagai latihan kemiliteran.

 mulai merintis usaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Proklamasi NIIsendiri baru dilaksanakan pada 7 Agustus 1949.Pemerintah RI berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai.Pemerintah membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh

Mohammad Natsir

(Ketua Masyumi). Namun, komite ini tidak berhasil merangkul kembaliKartosuwirjo ke pangkuan RI.Karena itu, pemerintah secara resmi melakukan operasi penumpasangerombolan DI/TII yang disebut dengan operasi pagar brtis.

Kartosuwirjo akhirnya ditangkap pada 4 Juli 1962. b)

b. DI / TII Jawa Tengah

Dipimpin oleh Amir fattah

yang ada di Brebes, Tegal, Pekalongan.Gerakan ini bergabung dengan Kartosuwirjo di Ja-Bar . Amir lalu diangkatsebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah & mengadakan proklamasi NII pada 23 Agustus 1949.Untuk menumpasnya digunakan Operasi Gerakan Benteng Negara,dengan pimpinan Letkol Sarbini, M. Bachrun, & Ahmad Yani. Namun tidak  berhasil & sekali lagi pada Juni 1954 dengan Operasi Guntur DI / TII berhasilditumpas.

c)DI / TII Kalimantan Selatan

Dipimpin oleh Ibnu Hadjar (Haderi bin Umar), mantan letnan 2 TNI,dengan pasukannya “Kesatuan Rakyat Yang Tertindas” menyerang pos-pos TNI pada Oktober 1950.Ibnu Hadjar pernah menyerahkan diri pada pemerintah, namun saat iamemiliki lagi persenjataan ia memulai lagi pemberontakannya (1959) & dihukummati pada 22 Maret 1965.

d)DI / TII Sulawesi Selatan

Dipimpin Kahar Mudzakar, ia diperintah ke Sulawesi untuk memimpinlaskar-laskar perjuangan namun ia bergabung kedalam Komando GerilyaSulaawesi Selatan & meminta semua anggota KGGS masuk APRIS namunmemberikan kebijakan lain. Namun, Kahar Mudzkar menolaknya & pada Agustus 1951 menyatakanSulawesi anggota NII pimpinan Kartosuwirjo. Gerakan ini sulit dipatahkan,naming padaFebruari 1965 ia berhasil ditembak mati dan berakhirlah gearkan ini.

e)DI / TII Aceh

Dimulai dengan "Proklamasi"Daud Beureuehbahwa Aceh merupakan bagian "Negara Islam Indonesia" di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo padatanggal20 September 1953.Daued Beureueh pernah memegang jabatan sebagai "Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh" saat agresi militer pertama Belanda pada tahun 1947.Sebagai Gubernur Militer ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh danmenguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas Gubernur Militer, Daud Beureuhtidak sulit memperoleh pengikut. Daud Beureuh juga berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di daerahPidie. Untuk beberapawaktu lamanya Daud Beureuh dan pengikut-pengikutnya dapat mengusaisebagian besar daerah Aceh termasuk sejumlah kota.

[Sesudah bantuan datang dariSumatera UtaradanSumatera Tengah,operasi pemulihan keamanan ABRI ( TNI-POLRI ) segera dimulai. Setelahdidesak dari kota-kota besar, Daud Beureuh meneruskan perlawanannya dihutan-hutan. Penyelesaian terakhir Pemberontakan Daud Beureuh ini dilakukandengan suatu " Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" pada 17-28 Desember 1962atas prakarsa Panglima Kodam I Iskandar Muda, Kolonel MuhammadYasin.

3.Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Dilatar belakangi karena pembentukkan Angkatan Perang Republik IndonesiaSerikat (APRIS). Saat pembentukkan APRIS banyak ketegangan-ketegangan antar TNI & mantan anggota tentara Belanda.Para tentara yang kecewa lalu membentuk APRA (berjumlah sekitar 800 orang)dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling, pada saat 23 Januari 1950menyerang Bandung.Dalam suatu pertempuran antar APRA & TNI (24 Januari 1950) berhasilmengalahkan sisa prajurit APRA, namun Westerling melarikan diri & ingin bekerjasama dengan Sultan Hamid II. Tapi, gagal & Sultan Hamid II berhasil dibekuk,sedangkan Westerling kabur keluar negri menumpang pesawat Belanda.

6.Gerakan 30 September 1965 (G 30 S/PKI)

Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia adalah tanda awalnya berpindah masa Orde Lama & Orde Baru.

Tindakan & Perluasan Pengaruh PKI dalam Masyarakat

PKI mulai berpengaruh sejah 1959, perkembangan PKI semakin pesatsejak tidak adanya lagi pesaingnya (Masyumi & Partai Sosialis Indonesia) pada1960. Pada 1963, PKI melakukan aksi sepihak yaitu mengambil alih lahan / tanahmilik pemerintah / penduduk. Hal ini memicu munculnya para anti-PKI.Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) sebagai pendukung PKI di bidangkebudayaan mulai memunculkan anti-Lekra. Hingga pada akhirnya pada 17Agustus 1963 sebuah pernyataan dikeluarkan & dikenal sebagai ManifestoKebuyaan (Manikebu).Lalu segala hal semakin berlarut-larut dimulai dari, pelarangan Manikebu, penyusupan PKI di dalam TNI & kepolisian, hingga pelarangan organisasiantikomunis. Hingga pada 14 Januari 1965, meminta pemerintah untuk mempersenjatai buruh & petani. Meski gagal direalisasikan namun keberanianPKI melatih warga sipil dengan alasan sebagai pasukan dwikora mulai mebuatcuriga para antikomunis.Hingga muncul surat kaleng yang mengatasnamakan Gilchrist(duta besar Inggris) pada Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri I pada 15 Mei 1965,membuat keadaan semakin memburuk. Ditambah lagi desas-desus kesehatanSoekarno yang tidak baik.

Pelaksanaan G 30 S/PKI

Pasukan dibawah Letkol Untung Sutopo melakukan aksi bersenjata padatengah malam penghujung 30 September atau awal 1 Oktober 1965. Aksinyayaitu menculik & membunuh para perwira angkatan darat, & mereka berhasilmenangkap sebanyak 6 orang, yaitu,

Letjen Ahmad Yani, Mayjen R Suprapto,Mayjen Harsjo Mas Tirtodarmo, Mayjen Suwondo Parman, Brigjen DonaldIzacus Panjaitan & Brigjen Sutoyo Siswomiharjo

. Selain itu masih ada beberapa orang yang menjadi korban kejadian itu (Seperti Putri Jendral Nasution).Pada 1 Oktober 1965, melalui RRI Letkol Untung Sutopo menyebarkan berita tenatang G 30 S/PKI & berhasil menggagalkannya. Dan mulailah dibentuk dewan revolusi, penghapusan cabinet, dsb.

Penumpasan G 30 S/PKI

Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad)Mayjen Soeharto segera mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan olehJendral Ahmad Yani & memulai menumpas G 30 S/PKI.Pada 2 Oktober 1965, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD)segera berhasil menguasai markas pemberontak di Jakarta, disusul yang lainnya& mulai menemukan jejak-jejak mayat para perwira TNI.

Ancaman Disintegrasi Bangsa Pasca

Reformasi Ancaman disintegrasi bangsa pasca kemerdekaan terutama pasca Reformasi terjadi dalam berbagai bentuk tindakan yang anarkhis dan terjadi di berbagai tempat yang dalam bingkai NKRI. Citra NKRI sebagai negara yang ramah dan berbudaya serta penuh dengan santun sudah mulai luntur ditelan oleh derasnya gelombang arus reformasi itu sendiri. Kemunculan konflik yang berbasis primordial dengan sebab-sebab yang tidak terduga telah memberikan wajah baru pada NKRI Salah satu penyebab konflik itu sendiri kadang-kadang terjadi karena adanya pandangan bahwa pluralitas, suku, agama, ras, dan antar golongan lah yang

dianggap sebagai penyebab utama konflik.Memang secara sadar kita harus mengakui

bahwa pasca Reformasi telah terjadi ancaman disintegrasi bangsa yang

mencakup lima wilayah. Pertama, kekerasan memisahkan diri di Timor-Timur

setelah jajak pendapat tahun 1999 yang pada akhirnya lepas dari cengkraman NKRI.

Kedua, kekerasan komunal berskala besar, baik antar agama, intra agama, dan antar

etnis yang terjadi di beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan tengah. Ketiga, kekerasan yang terjadi dalam skala

kota dan berlangsung beberapa hari seperti Peristiwa Mei 1998. Keempat,

kekerasan sosial akibat main hakim sendiri seperti pertikaian antar desa dan lain

sebagainya. Kelima, kekerasan yang terkait dengan terorisme seperti di Bali dan

Jakarta.Dengan latar belakang seperti di atas, maka pemerintah harus pandai dalam melakukan analisa terhadap pengaruh lingkungan strategi. Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu Pertama, dalam mengatasi separatisme, gerombolan bersenjata, radikal kiri dan kanan seperti RMS, PKI dan lain sebagainya yang merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus tanggap dan cepat bertindak dalam menghadapi

permasalahan tersebut, untuk itu pemerintah harus bertindak tegas dalam menyelasaikan masalah separatis maupun sejenisnya demi keutuhan bangsa dan

negara serta tidak membiarkan kondisi ini terus berlarutlarut. Kedua, sebagai bangsa

yang heterogen Indonesia memiliki bermacammacam suku, budaya, agama dan adat istiadat berpeluang besarUsaha-usaha Penyelesaian masalah Disintegrasi Bangsa Pasca KemerdekaanIndonesia akan disintegrasi atau tidak pasti akan menimbulkan pro dan kontra yang disebabkan dari sudut pandang mana yang digunakan. Reformasi sudah berjalan kurang lebih 10 tahun, apa yan telah didapat, bahkan rakyat kecil sudah mulai menilai bahwa kehidupan di masa Orde Baru lebih baik bil dibandingkan dengan saat ini. Pandapat rakyat tersebut terjadi karena hanya dilihat dari sudut pandang   harga kebutuhan pokok sehari-hari dan itu tidak salah karena hanya satu hal tersebut yang ada di benak mereka. Kemudian ada kelompok masyarakat yang selalu menuntut kebebasan, dan oleh kelompok yang lain dikatakan sudah keblabasan.

Kemudian timbul kembali pertanyaan apa itu Reformasi? Yang jelas bangsa Indonesia semua menginginkan kehidupan yang lebih baik melalui reformasi setelah hidup di era Orde Baru. Dengan demikian bangsa ini sudah mendekati disintegrasi kalau tidak memiliki pegangan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh bangsa dan negara ini dalam upaya untuk bangkit kembali, yaitu:

• Pancasila dan UUD 1945 harus digemakan lagi sampai ke rakyat

yang paling bawah, dalam rangka pemahaman dan penghayatan.

• GBHN yang pernah ada yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membangun bangsa dan negara

perlu dihidupkan kembali

• Para tokoh dan elite bangsa harus dapat memberi contoh dan menjadi contoh rakyat,jangan selalu berkelahi dan saling caci maki hanya untuk kepentingan kelompok atau partai politiknya.

• Budaya bangsa yang adi luhung hendaknya diangkat untuk diingat dan dilaksanakan oleh bangsa ini yaitu budaya saling hormatmenghormati.Selain beberapa hal di atas pencegahan disintegrasi bangsa juga sangat berkaitan dengan kondisi moral sosial masyarakat. Pada hakikatnya penanaman moral melalui berbagai cara sudah sering dilakukan setiap hari, baik melalui seruan agama oleh para kyai, ustad, pemuka agama di masyarakat dan lain-lain. Akan tetapi usaha dalam membuka kembali fakta sejarah mengenai sejarah berdirinya bangsa dan negara Indonesia masih sering terabaikan. Padahal pengalaman nenek moyang serta para pejuang bangsa

merupakan pelajaran yang tidak kalah besar perananya dalam pembentukan

moral, watak dan peradaban bangsa yang bermartabat tinggi.

 

DAFTAR PUSTAKA

Grosby, S. (2011). Sejarah Nasionalisme, Asal-usul Bangsa dan Tanah Air. Yogyakarta. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. Muljana, S. (2008). Kesadaran Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan.

Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. Yoman, D. S. S. (2011). Integrasi Belum Selesai, Komentar Kritis atas

Papua Road Map. Jakarta: Endrawasih Press. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Otonomi

daerah

 Sumber

id.wikipedia.orgSupriatna, Nana. 2007. Sejarah kelas XII SMA IPS. Jakarta: Grafindo

Location:

Share :