PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI POLITIK, DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI POLITIK, DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

 

ilustrasi: google

A.   Perkembangan Kehidupan Ekonomi Politik

 

1.Ekonomi Politik dan Sejarah Perkembangannya

 

Ekonomi politik adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dalam ilmu ekonomi politik, hubungan antara politik dan ekonomi dianggap sebagai suatu sistem yang saling terkait, di mana kebijakan politik dapat mempengaruhi struktur ekonomi dan sebaliknya. Yang awal nya lebih fokus kepada ilmu untuk megelola perekonomian dengan ilmu untuk mengelola pemerintah. Dapat di katakan bahwa politik ekonomi adalah campur tangan nya pemerintah dalam proses ekonomi

 

Sejarah dan Perkembangan Ekonomi Politik

Sejarah dan perkembangan ekonomi politik dimulai pada abad ke-18 dengan munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi dari para filosof dan ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Mereka menciptakan teori-teori ekonomi yang dianggap sebagai landasan utama dalam perkembangan ekonomi modern.

 

Adam Smith, seorang ekonom dan filsuf Skotlandia, dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Dia menulis buku berjudul “The Wealth of Nations” pada tahun 1776 yang membahas tentang keuntungan yang bisa didapat dari perdagangan internasional, keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pentingnya kebebasan pasar dan persaingan.

 

Smith berpendapat bahwa pasar bebas dapat mencapai keseimbangan sendiri tanpa campur tangan pemerintah.David Ricardo, ekonom Inggris, juga memperluas teori-teori Smith dan menciptakan teori-teori baru seperti teori komparatif keunggulan yang membahas tentang keuntungan perdagangan internasional antar negara.

 

Ricardo berpendapat bahwa setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya paling rendah dan mengimpor barang yang tidak bisa diproduksi dengan biaya rendah.

 

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ekonomi politik menjadi bagian dari disiplin ilmu sosial yang lebih luas, termasuk sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Selain itu, dengan munculnya negara-negara industri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman, ekonomi politik menjadi lebih penting dalam mengatur kebijakan ekonomi nasional dan internasional.

 

Pada abad ke-20, ekonomi politik berkembang menjadi dua aliran utama, yaitu ekonomi politik kiri dan kanan. Aliran ekonomi politik kiri, yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, menekankan pentingnya kontrol sosial atas sumber daya ekonomi dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial.

 

Sementara itu, aliran ekonomi politik kanan, yang dipengaruhi oleh pemikiran liberal dan konservatif, menekankan pentingnya pasar bebas, kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi, dan minimnya campur tangan pemerintah dalam ekonomi.

 

Pada era globalisasi, ekonomi politik semakin penting dalam mengatur kebijakan perdagangan internasional dan investasi, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan manusia.

Peran ekonomi politik semakin meningkat dalam menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi namun, pembangunan politik di negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi,misalnya ketika kita hendak meningkatkan pembangunn politik dimana sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan mengagregasikan kepentingan masyarakat legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat Krisis moneter yang terjadi tanggal 11 juli 1997 dimulai ketika bank umum mengalami rush atau penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran, Bang Indonesia sebagai Bank Sentral, dengan BLBI-nya, tidak lagi mampu menghadapi rush rupiah yang kemudian diikuti dengan managed floating rate.

 Kondisi ini mengakibatkan bank terpaksa membuka band dan akhirnya depresiasi rupiah terhadap US$ meluncur tidak terkendali sampai mendekati Rp 15.000/1 US$, Juli 1998 Laporan Bank Dunia khusus Indonesia,April 1997 sebenarnya sudah memberikan peringatan bahwa Indonesia perlu memacu tabungan dalam negeri agar mampu membiayai investasi dalam negeri dan tidak terlalu tergantung pada kredit luar negeri.Indonesia juga harus memperkuat fundamental ekonomi makr, kualitas SDM dan pemebnahan aparat birokrasi yang bersih, clean government.

 

Indikator makro ekonomi 2006, dalam angka menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 5,6 % terjadi peningkatan pengangguran 40,5 (2005) menjadi 43 juta. Pada tahun 2006 peningkatan kemiskinan semakin meningkat. Adapun kondisi neraca pembayaran Indonesia belum favorable karena kendala keunggulan daya saing komoditas ekspor yang terus dari peringkat 46/49 negara (2001) menjadi 47/49 negara (2002), 57/59 negara (2003), 58/60 negara (2004), 59/60 negara (2005) akhirnya peringkat 60 dari 61 negara pengekspor 2006. Tingkat utilisasi kapasitas industry pasca krisis moneter belum pulih, masih dibawah 70% pada tahun 2006, demikian pula pertumbuhan sektor industry rata-rata masih dibawah rata- rata pra-krisis moneter dengan rata-rata pertumbuhan industry 1990-1997 > 10% menjadi menurun rata-rata 5% (1999-2006) dengan catatan pada tahun 1998, pertumbuhannya - 13,1 %

 

a.    Konsep Dasar dalam Ekonomi Politik

Konsep dasar dalam ekonomi politik meliputi:

 

1.    Kekuasaan

 Ekonomi politik mempertanyakan siapa yang memegang kekuasaan dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi.

 

2.    Sistem ekonomi

Ekonomi politik mempelajari sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, dan bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi.

 

3.    Kebijakan publik

 Ekonomi politik mempelajari pengaruh kebijakan publik, seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter, pada ekonomi dan masyarakat.

 

4.    Pasar

 Ekonomi politik mempelajari bagaimana pasar bekerja, termasuk persaingan, harga, dan penawaran dan permintaan, serta bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi.

 

5.    Kelas sosial

 Ekonomi politik mempertimbangkan peran kelas sosial dalam ekonomi dan bagaimana distribusi sumber daya ekonomi mempengaruhi kesenjangan sosial dan ketidakadilan.

 

6.    Pertumbuhan ekonomi

 Ekonomi politik mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, teknologi, dan pembangunan manusia, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi.

 

7.    Lingkungan

 Ekonomi politik mempertimbangkan dampak ekonomi pada lingkungan dan bagaimana kebijakan dapat mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Konsep dasar dalam ekonomi politik membantu memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja dan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi ekonomi dan masyarakat.

 

b.Pendekatan dalam Ekonomi Politik

Pendekatan dalam ekonomi politik mencakup beberapa pendekatan atau perspektif yang berbeda dalam mempelajari hubungan antara ekonomi dan politik. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam ekonomi politik:

 

1.    Pendekatan Institusional

 Pendekatan ini mempelajari institusi ekonomi dan politik, termasuk lembaga keuangan, peraturan, dan hukum, serta bagaimana institusi ini mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik.

 

2.    Pendekatan Marxian

 Pendekatan ini didasarkan pada teori Marxisme dan memfokuskan pada analisis kelas sosial, kapitalisme, dan konflik antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja.

 

3.    Pendekatan Kesejahteraan

 Pendekatan ini menekankan pada kesejahteraan masyarakat dan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan melalui redistribusi sumber daya ekonomi.

 

4.    Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana individu membuat keputusan ekonomi rasional dan mencari keuntungan pribadi.

 

5.    Pendekatan Sosiologis

 Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik.

 

6.    Pendekatan Feminis

 Pendekatan ini mempertimbangkan peran gender dan bagaimana keputusan ekonomi dan politik mempengaruhi gender.

 

7.    Pendekatan Lingkungan

Pendekatan ini mempertimbangkan dampak keputusan ekonomi dan politik pada lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

 

Pendekatan dalam ekonomi politik membantu memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik serta hubungan antara ekonomi dan politik.

 

2.Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Kemerdekaan

 

Pada masa kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu.

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi (hiperinflasi). Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali.

 

Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil.

 

Untuk penanggulangan inflasi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal, di antaranya:

 

1.    Melakukan Pinjaman Nasional

Pinjaman nasional adalah salah satu kebijakan yang dicetuskan Menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Hal ini didukung dengan adanya Bank Tabungan Pos yang dibentuk pemerintah yang berguna untuk menyalurkan pinjaman.

Mata Uang Ori

 Meski sudah merdeka, ternyata Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Akhirnya pada 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI).

Mata Uang ORI kemudian mengganti mata uang Jepang dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Seribu mata uang Jepang bernilai satu rupiah ORI.

 

2.    Membentuk Bank Negara Indonesia (BNI)

Meski telah memiliki mata uang sendiri, ternyata masih ada permasalahan ekonomi. Karena peredaran ORI yang tidak terkendali.

 

Sehingga pemerintah Indonesia mulai mengatur percetakan dan peredaran ORI dalam satu sistem perbankan Indonesia.

 

Pada tanggal 1 November 1946 terbentuklah Bank Negara Indonesia sebagai bank induk. Tugas utamanya adalah melaksanakan koordinasi dalam bidang ekonomi keungan dan mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing.

Blokade laut yang dilakukan oleh belanda dimulai pada bulan November 1945.blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia.akibatnya barang barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang barang impor yang sangat di butuhkan.

 

Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia.

Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, sebagai berikut:

 

·      Melakukan diplomasi ke India Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton.

Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India bersifat politis karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.

·      Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri  Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Tranding Coperation (BTC), suatu badan perdagangan semipemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang- barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor.

Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan

 

3.PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DARI MASA KE MASA

 

Pertumbuhan ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun, ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu.

 

Menurut ekonom Amerika Serikat, Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

 

Kemampuan tersebut akan tumbuh seiring dengan adanya perkembangan atau kemajuan teknologi dan juga penyesuaian kelembagaan serta ideologi.

 

Menurut salah seorang peraih Nobel Ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor, yakni peningkatan persedian barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif.

 

Pertumbuhan ekonomi dicapai oleh tiga faktor, yakni peningkatan persedian barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif.

 

Dalam perjalanannya, Indonesia mencatatkan pasang-surut pertumbuhan ekonomi. JEO ini merangkum jejak pertumbuhan itu dari masa ke masa pemerintahan tujuh presiden yang pernah memimpin Indonesia, dari Soekarno sampai Joko Widodo (Jokowi).

 

Sebagai data awal, per kuartal III-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17 persen, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,06 persen. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,07 persen, angka tertinggi sejak 2014.

 

Memang, angka itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Soeharto yang sempat menembus 10 persen, sehingga ketika itu Indonesia dipuja-puji sebagai salah Macan Asia. Bahkan, kinerja ekonomi saat ini masih di bawah capaian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa di atas 6 persen.

 

Namun, kondisi perekonomian Indonesia sekarang tetap dinilai sudah mulai stabil, setelah mengalami kejatuhan pada krisis 1998. Saat itu inflasi meroket drastis 80 persen dengan pertumbuhan ekonominya minus.

 

"Sekarang kita jelas tumbuh lebih baik, meski pertumbuhan di bawah zaman Orde Baru tapi reformasi ekonomi kita menunjukkan perbaikan pesat," ujar Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih.

 

 Soekarno (1945-1967)

 

Indonesia mengalami tiga fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar Rp 5.523.863.

 

Pada 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Setahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74 persen. Lalu, pada 1963, pertumbuhannya minus 2,24 persen.

 

Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit minus Rp 1.565,6 miliar. Inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600 persen hingga 1965.

 

Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada 1964, yaitu sebesar 3,53 persen. Setahun kemudian, 1965, angka itu masih positif meski turun menjadi 1,08 persen. Terakhir di era Presiden Soekarno, 1966, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79 persen

 

 

 

 

Soeharto (1967-1998)

Masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya.

 

Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada 1967, ia mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia.

 

Tahun berikutnya, Soeharto membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92 persen pada 1970.

 

Ekonom Lana Soelistianingsih menyebut, iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah, dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7 persen.

 

Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya keropos. Pelaku ekonomi tak menyebar seperti saat ini, dengan 70 persen perekonomian dikuasai pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998, struktur ekonomi Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional.

 

"Ketika krisis, pemerintah kehilangan pijakan, ya bubarlah perekonomian Indonesia karena sangat bergantung pada pemerintah," kata Lana.

 

Posisi Bank Indonesia (BI) pada era Soeharto juga tak independen. BI hanya alat penutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80 persen.

 

Pada 1998, negara bilateral pun menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan. Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13 persen.

Pada tahun itu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional (IMF). Gelontoran utang dari lembaga ini mensyaratkan sejumlah perubahan kebijakan ekonomi di segala lini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERA REFORMASI

 

BJ Habibie (1998-1999)

 

Pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi, dari posisi pertumbuhan minus 13,13 persen pada 1998 menjadi 0,79 persen pada 1999.

 

Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp 16.650 per dollar AS pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dollar AS pada November 1998.

 

Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif.

 

 

 

Abdurrahman Wahid (1999-2001)

 

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92 persen pada 2000.

 

Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64 persen

 

Megawati Soekarnoputri ( 2001-2004 )

Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen dari 3,64 persen pada tahun sebelumnya.

Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78 persen. Di akhir pemerintahan Megawati pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen.

Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4 persen pada 2001, 18,2 persen pada 2002, 17,4 persen pada 2003.

 

 Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

 

Meski naik-turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69 persen pada 2005.

 

Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5 persen. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen, tepatnya 6,35 persen.

 

Lalu, pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen meski turun tipis ke angka 6,01 persen. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi. Namun, angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang.

 

Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63 persen.

Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik.

 

"Saat Bank Sentral AS menarik dana dari publik, tidak injeksi lagi, harga komoditas melambat lagi. Kita mulai keteteran," kata Lana. "Ekspor kita memang tinggi, tapi impornya lebih tinggi," tambah dia.

 

Joko Widodo (2014-2019)

 

Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing.

 

Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY.

 

Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menerus melemah terhadap dollar AS. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88 persen.

 

"Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun," kata Lana.

 

Di era Jokowi kata Lana, arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya.

 

Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terealisasi. Ini tidak seperti repelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga.

 

Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03 persen. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17

 

Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga terbaik di dunia.

 

Lalu, pada 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22 persen. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang

 

Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomis 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2018 ternyata tak cukup menggembirakan, hanya 5,06 persen.

 

Sementara pada kuartal II-2018, ekonomi tumbuh 5,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hanya ada sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya.

 

Pada Senin (5/11/2018), BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2018 sebesar 5,17 persen, malah melambat lagi dibandingkan kuartal sebelumnya.

 

Untuk kuartal IV-2018, pertumbuhan ekonomi diprediksi meleset dari asumsi APBN. Bank Indonesia, misalnya, memprediksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada 2018 akan berada di batas bawah 5 persen.

 

Namun, fakta mendapati, ekonomi Indonesia pada 2018 tumbuh 5,17 persen. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di era Jokowi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan porsi 5,08 persen.

 

 Pada 2018, investasi menyumbang porsi 6,01 persen bagi pertumbuhan ekonomi, ekspor 4,33 persen, konsumsi pemerintahan 4,56 persen, konsumsi lembaga non-rumah tangga 10,79 persen, dan impor 7,10 persen. Total PDB pada 2018 tercatat Rp 56 juta atau 3.927 dollar AS memakai kurs saat itu.

 

Tahun pemilu, 2019, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. Perang dagang AS-China, tensi geopolitik Timur Tengah, dan harga komoditas yang fluktuatif dituding sebagai penyebab penurunan kinerja ekonomi ini dibanding capaian pada 2018.

 

"Saya pikir angka 5,02 (persen) dengan pelemahan pada 2019 ini cukup baik," kata Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

 

Konsumsi rumah tangga memberi andil 2,73 persen pada kinerja ekonomi 2019, sementara investasi menyumbang 1,47 persen. PDB Indonesia pada 2019 tercatat Rp 59,1 juta atau setara 4.175 dollar AS memakai kurs saat itu

 

B.     DEMOKRASI LIBERAL

 

1.    Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada dasarnya, konsep demokrasi ini merupakan model di mana badan legislatif memiliki posisi yang lebih tinggi daripada badan eksekutif. Perdana menteri memimpin sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dalam demokrasi parlementer dipegang oleh presiden.

 

Demokrasi liberal sangat menghargai kebebasan individu dalam berpolitik dan individualisme, dengan berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan hak yang sama bagi seluruh rakyat. Artinya, demokrasi liberal adalah sistem yang didasarkan pada hak-hak individu, di mana setiap warga negara dianggap dapat memiliki kekuasaan tanpa memandang suku, agama, atau ras asal individu tersebut.

 

Robert Dahl, seorang ilmuwan politik asal Amerika, menyebut bahwa terdapat dua konsep penting dalam demokrasi liberal, yaitu kontestasi dan partisipasi. Kontestasi, seperti penyanggahan atau perdebatan, dapat terwujud dengan adanya hak kebebasan pers dan hak membentuk partai politik.

 

Dengan kebebasan membentuk partai, aspirasi individu yang seringkali berbeda-beda dapat terakomodasi dengan baik. Akomodasi pandangan politik yang berbeda inilah yang menjadi salah satu pemicu kontestasi. Budaya kontestasi dalam demokrasi liberal di Indonesia sangat kental. Oleh karena itu, perubahan kabinet sangat dinamis, seperti yang terlihat pada masa demokrasi liberal di Indonesia di mana terdapat 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam kurun waktu 9 tahun.

 

Sementara itu, Dahl mengemukakan bahwa konsep partisipasi dalam demokrasi liberal dapat diwujudkan melalui pemilihan umum yang adil dan terbuka bagi seluruh warga yang memenuhi syarat.

 

Dalam demokrasi liberal, toleransi dan pluralisme sangat dihargai. Beragam pandangan sosial dan politik, bahkan yang dianggap ekstrem, diizinkan untuk hidup berdampingan dan bersaing secara demokratis untuk memperebutkan kekuasaan politik.

 

Secara umum, demokrasi liberal dapat diimplementasikan dalam bentuk monarki konstitusional atau republik konstitusional." Masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959)

 

Masa demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi Liberal juga disebut sebagai Demokrasi Parlementer memiliki ciri sebuah negara yang dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden yang menjabat sebagai kepala negara. Pada masa Demokrasi Liberal, parlemen memiliki peran yang sangat penting karena menjadi perpanjangan tangan dari rakyat yang ikut dalam perpolitikan negara. Selain itu, kabinet diperbolehkan melakukan kritik kepada pemerintah apabila tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah.

 

Selama Indonesia berdiri, mulai 17 Agustus 1945 hingga 5 Juli 1959 Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer. Tokoh yang mempercayai sistem ini adalah Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Menurut keduanya, dengan adanya partai politik dapat menciptakan kondisi demokrasi sesungguhnya yakni dari rakyat, bagi rakyat dan untuk rakyat.

 

Sejarah Demokrasi Liberal di Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 1950, sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia resmi diakui oleh Belanda. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal yang berdasarkan pada Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada masa Demokrasi Liberal mulai muncul partai – partai politik baru dengan kebebasan berpendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah.

 

Walaupun munculnya sistem Demokrasi Liberal dianggap sebagai bentuk kebebasan berpolitik, namun dalam perjalanannya persaingan tidak sehat antar partai politik mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Secara garis besar, kabinet – kabinet yang ada pada Demokrasi Liberal diantaranya :

 

1. Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)

Kabinet Natsir berusaha untuk melibatkan semua partai dalam parlemennya. Namun, Mohammad Natsir selaku perdana menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang bersebrangan. Masyumi sebagai partai dari Natsir sebagai pengaruh partai Islam yang sangat kuat berusaha untuk merangkul Partai Nasional Indonesia (PNI) namun selalu saja kandas.

 

PNI bahkan melakukan tuntutan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahnya. Mosi tidak percaya membuat Kabinet Natsir akhirnya mundur dan Natsir turun dari jabatannya.

 

2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)

PNI mendapatkan posisinya dalam Kabinet Sukiman. Namun, permasalahan yang sama kembali muncul. Sukiman Wiryosanjoyo berasal dari Masyumi yang menjabat sebagai perdana menteri. Beberapa kebijakan Sukiman banyak ditentang oleh PNI yang melancarkan mosi tidak percaya. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952.

 

3. Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)

Wilopo mendapatkan suara mayoritas dalam parlemen sehingga dipilih menjadi perdana menteri. Tugas poko Kabinet Wilopo adalah untuk menjalankan Pemilu anggota parlemen dan Konstituante. Kabinet Wilopo tidak berlangsung lama karena adanya kasus Peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa Tanjung Morawa. Krisis ekonomi, defisit kas negara, konflik internal antara TNI dan parlemen serta gerakan separatisme memperkeruh keadaan dimasa Kabinet Wilopo. Pada 2 Juni 1953, Kabinet Wilopo menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.

 

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955)

Kabinet Ali Sastroamidjojo I memiliki tugas yang sama dengan Kabinet Wilopo yaitu melaksanakan Pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Pemilihan direncanakan pada 29 September (DPR) dan 15 Desember (Konstituante) 1955. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I keadaan ekonomi Indonesia memburuk yang disertai korupsi. Nahdatul Ulama (NU) kemudian menarik diri dari kabinet yang diikuti oleh partai lain. Pada akhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I kewalahan dengan keadaan yang terjadi sehingga mengembalikan mandatnya kepada presiden pada 24 Juli 1955.

 

Selama masa Demokrasi Liberal berlangsung keadaan Indonesia cenderung tidak stabil sehingga berimbas pada segala aspek di Indonesia. Hal tersebut berimbas pada keputusan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Di dalam Dekrit 5 Juli 1959 berisi Dewan Konstituante dibubarkan dan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini sekaligus meninggalkan UUDS 1950 yang sebelumnya berlaku. Selain itu dibentuk pula Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Melalui Dekrit 5 Juli 1959 secara resmi Demokrasi Liberal berakhir dan dilanjutkan Demokrasi Terpimpin.

 

2.        Ciri Ciri Demokrasi Liberal

Berikut ini ciri-ciri demokrasi liberal:

 

·         Adanya Kebebasan Individu

Salah satu ciri pertama dari sistem demokrasi liberal adalah kebebasan individu, termasuk dalam hal politik. Di Indonesia, implementasi dari kebebasan politik ini tercermin dari keberadaan banyak partai politik pada sistem demokrasi liberal pada masa itu. Misalnya, terdapat lebih dari 3 partai yang menganut asas Islam, yaitu NU, Masyumi, Pergerakan Tarbiyah Indonesia, dan PSI. Karena kebebasan individu harus diberikan fasilitas, maka munculnya banyak partai politik menjadi suatu hal yang wajar.

 

·         Kekuasaan Pemerintah Terbatas

Dalam demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah dibatasi agar tidak terpusat pada kelompok tertentu saja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, sistem check and balance dapat diterapkan secara efektif.

 

·         Masyarakat Berpartisipasi Dalam Politik

Salah satu ciri dari sistem demokrasi liberal di Indonesia adalah partisipasi politik yang terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka. Hal ini terlihat pada Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia, di mana pesertanya sangat beragam, termasuk partai-partai seperti PKI, PSI, Acoma, Murba, dan juga individu-individu lainnya.

 

·         Periode Pemilu Dilaksanakan Pada Waktu Tertentu

Dalam sistem demokrasi liberal di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan secara terjadwal dan rahasia. Pemilu ini memiliki peran penting sebagai sarana bagi partai politik untuk memperebutkan kursi di pemerintahan.

 

·         Suara Mayoritas Bisa Membentuk Hukum

Ciri terakhir dari sistem demokrasi liberal di Indonesia adalah bahwa pemerintah dapat membuat undang-undang sesuai dengan suara mayoritas parlemen. Sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Pada umumnya, perdana menteri berasal dari partai politik yang memenangkan pemilu.

 

Namun, dalam demokrasi liberal, banyak kebijakan yang dapat berubah, terutama karena seringnya terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu 9 tahun saja, kabinet di Indonesia sudah mengalami pergantian sebanyak 7 kali.

 

3.      Kelebihan Sistem Demokrasi Liberal

 

Kekuasaan pemerintah yang terbatas pada sistem demokrasi liberal mempermudah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta memungkinkan pengelolaan perbedaan pandangan di antara partai politik. Namun, terlalu banyaknya partai politik juga dapat menjadi kekurangan karena dapat menyebabkan dampak negatif dalam kawasan politik.

 

4.        Kekurangan Sistem Demokrasi Liberal

 

Pembentukan partai politik pada sistem politik tertentu cenderung berfokus pada bagaimana mempertahankan kekuasaan daripada pembuatan kebijakan yang stabil. Padahal, stabilitas politik juga sangat penting bagi keberlangsungan negara."

 

C  .  DEMOKRASI TERPIMPIN

1.      Pengertian demokrasi terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai “Pancasila” yang merupakan dasar negara Indonesia.

Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut “Dwi Tunggal” yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah.

Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme. Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat.

2.      Tujuan demokrasi terpimpin

Berikut Tujuan Demokrasi Terpimpin

·         Nasionalisme

Demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya

 

·         Keadilan sosial

Demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuan ini termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik.

·         Kesejahteraan rakyat

Demokrasi terpimpin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

·         Kemandirian ekonomi

Demokrasi terpimpin mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya.

·         Modernisasi sosial dan budaya

Demokrasi terpimpin mengubah dan memodernisasi masyarakat dalam hal nilai-nilai, norma, dan gaya hidup, sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga.

·         Persatuan dan kebersamaan

Demokrasi terpimpin membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan antarwarga negara

 

3.      Ciri Ciri Demokrasi Terpimpin

 

Berikut Ciri Demokrasi Terpimpin

·         Kepemimpinan yang dominan

Demokrasi terpimpin menempatkan pemimpin atau kelompok kecil sebagai pusat kekuasaan politik. Pemimpin tersebut memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam mengambil keputusan politik dan mengarahkan arah negara.

·         Sentralisasi kekuasaan

Kekuasaan politik dalam demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang memimpin. Mereka memiliki kewenangan yang signifikan dalam membuat kebijakan dan mengendalikan proses politik.

·         Pemimpin sebagai mediator

Pemimpin dalam demokrasi terpimpin dianggap sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah. Mereka mengklaim memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

 

 

 

·         Dominasi partai politik

Partai politik yang mendukung pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa memiliki dominasi yang kuat dalam sistem politik. Partai tersebut sering kali merupakan partai tunggal yang mendominasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

·         Pembatasan kebebasan individu

Dalam demokrasi terpimpin, terdapat kecenderungan untuk membatasi kebebasan individu dan hak-hak politik. Hal ini dapat terjadi melalui pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat.

·         Konsensus politik

Demokrasi terpimpin menekankan pentingnya mencapai konsensus politik dalam pengambilan keputusan. Keputusan politik biasanya diambil setelah dialog dan musyawarah antara pemimpin dan partai politik yang terlibat.

·         Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi

Salah satu karakteristik demokrasi terpimpin adalah penekanan pada tujuan sosial dan ekonomi. Pemerintah memiliki peran aktif dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan ekonomi serta mencapai tujuan sosial yang dianggap penting bagi masyarakat.

 

4.      Kelebihan Demokrasi Terpimpin:

 

·         Stabilitas politik

Kekuasaan demokrasi terpimpin yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar, karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit.

·         Pengambilan keputusan efektif

Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin atau kelompok yang dianggap memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan kebijakan yang cepat dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

·         Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi

Demokrasi terpimpin menempatkan penekanan yang kuat pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada upaya yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

·         Mobilisasi massa

Demokrasi terpimpin sering kali memobilisasi massa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan kekuatan dan dukungan yang lebih besar untuk melaksanakan program-program pemerintah.

 

5.      Kekurangan Demokrasi Terpimpin:

 

·         Kekurangan kebebasan politik

Demokrasi terpimpin dapat membatasi kebebasan politik, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Kritik terhadap pemerintah sering kali ditindas dan oposisi politik dibatasi.

·         Konsentrasi kekuasaan

Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan cenderung terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi yang tidak sehat, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

·         Kurangnya akuntabilitas

Pemerintahan dalam demokrasi terpimpin mungkin kurang akuntabel karena kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya mekanisme pengawasan independen. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang memadai.

·         Kurangnya Plurasilme Politik

 

Demokrasi terpimpi sering kali membatasi partai politik dan oposisi yang dapat beroperasi secara efektif. Dominasinpartai tunggal atau partai kelompok politik yang kuat dapat menghambat munculnya alternatif politik dan plurasilme dalam sistem politik.

 

6.       Penyimpangan Demokrasi Terpimpin :

 

·         Otoritarianisme

Salah satu penyimpangan demokrasi terpimpin yang sering dikaitkan dengan demokrasi terpimpin adalah tumbuhnya sistem yang otoriter di mana pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa mengendalikan dan membatasi kebebasan individu, hak-hak politik, dan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah dapat ditindas, oposisi politik dihancurkan, dan hak-hak asasi manusia dilanggar.

 

·         Pembatasan kebebasan

Demokrasi terpimpin sering kali menghasilkan pembatasan kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Pemerintah memiliki kendali yang kuat atas media massa dan sering kali menggunakan kekuasaan untuk membatasi kritik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.

 

·         Manipulasi politik

Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin atau kelompok yang berkuasa dapat memanipulasi proses politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga negara untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Hal ini bisa melibatkan pengaturan hasil pemilihan, pelarangan partai politik oposisi, atau penggunaan kekuatan negara untuk menghancurkan lawan politik.

 

·         Korupsi

Korupsi sering kali menjadi masalah serius dalam sistem demokrasi terpimpin. Ketidaktransparanan dan konsentrasi kekuasaan yang tinggi dapat memberikan peluang bagi korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, pemimpin politik, dan kelompok elit yang berkuasa. Korupsi dapat merusak integritas sistem politik dan merugikan masyarakat secara ekonomi.

 

·         Ketidakadilan sosial

Meskipun demokrasi terpimpin menekankan tujuan sosial dan ekonomi, ada kemungkinan terjadinya ketidakadilan sosial. Kekuasaan yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Kelompok yang berkuasa dapat mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sementara masyarakat umum tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan.

 

·         Kurangnya akuntabilitas

Demokrasi terpimpin cenderung memiliki kurangnya akuntabilitas terhadap masyarakat. Pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa mungkin tidak dipertanggungjawabkan secara efektif atas tindakan dan kebijakan mereka. Kurangnya transparansi dan kontrol independen dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang memadai

 

7.    Penyebab Berakhirnya Demokrasi Terpimpin

Berikut ini adalah  penyebab berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin di indonesia

·    Terjadi Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945

Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan hukum terkuat di Indonesia. Namun, saat Demokrasi Terpimpin, justru terjadi penyimpangan Pancasila dan UUD 1945.

Bentuk penyimpangan itu adalah:

- Menjadikan Ketua MPR sebagai wakil presiden, sehingga membuat kedudukan MPR ada di bawah Presiden yang menyimpang dari UUD 1945.

- Mengeluarkan ketetapan MPR yang mengesahkan Ir. Soekarno sebagai presiden RI seumur hidup yang menyimpang dari aturan UUD 194

- Membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan pidato presiden. Padahal, GBHN dan MPR sudah diatur amanatnya dalam UUD 1945.

- Presiden membubarkan DPR karena menolak RAPBN yang diajukan. Padahal, menurut UUD 1945, DPR sebagai perwakilan rakyat tidak dapat dibubarkan oleh siapapun.

- Menjadikan pers sebagai alat politik dari pemerintah yang melanggar UUD 1945 terutama pasal 28 mengenai kebebasan mengemukakan pendapat.

 

·     Munculnya Gerakan 30 September

Penyebab berakhirnya Demokrasi Terpimpin yang paling menonjol adalah munculnya gerakan 30 September.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang sila pertamanya berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", Indonesia sangat berlawanan dengan paham komunisme.

Oleh sebab itu, gerakan ini sangat dilarang karena bisa membahayakan Pancasila. Namun, Presiden Soekarno saat itu memang dikenal memiliki kedekatan paham komunisme.

Hal ini kemudian memicu terjadinya pemberontakan pada tanggal 30 September 1965.

Pada peristiwa pemberontakan ini gugurlah 10 perwira TNI AD yang dikenal dengan Pahlawan Revolusi.

Adanya pemberontakan ini semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap Demokrasi Terpimpin.

Akhirnya, terbitlah Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang sekaligus menjadi tanda berkahirnya era Demokrasi Terpimpin.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

https://sma13smg.sch.id/materi/masa-demokrasi-liberal-di-indonesia-1950-1959/

https://pasla.jambiprov.go.id/pengertian-dan-sejarah-demokrasi-liberal-di-indonesia/

https://fahum.umsu.ac.id/demokrasi-terpimpin-pengertian-tujuan-ciri-kelebihan-kelemahan-dan-penyimpangannya/

https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Demokrasi_Terpimpin.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi_politik

https://pasla.jambiprov.go.id/pengertian-dan-sejarah-demokrasi-liberal-di-indonesia/#Ciri-Ciri_Demokrasi_Liberal 

Location:

Share :